RANHAM 101

Apa itu RANHAM?

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) atau National Human Rights Action Plan merupakan dokumen yang ditujukan untuk menerjemahkan prinsip dan standar HAM dari instrumen HAM internasional ke dalam kebijakan nasional.

Rekomendasi penyusunan RANHAM oleh PBB didasari suatu kesadaran bahwa peningkatan perlindungan HAM di suatu negara tidak cukup dengan desakan atau kutukan dunia internasional. Pelaksanaan norma-norma HAM perlu diupayakan oleh pemerintah masing-masing negara.

Jadi, tujuan dasar dari RANHAM adalah untuk meningkatkan pemajuan dan perlindungan HAM melalui kebijakan di tingkat nasional. Dengan cara ini cita-cita menjadikan nilai-nilai HAM sebagai landasan hidup bersama diharapkan dapat terwujud secara efektif.

 

Kapan RANHAM ditetapkan?

Konsep Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dikembangkan dalam Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia yang digelar di Wina pada 1993.

Konferensi Wina sendiri merupakan pertemuan penting yang kedua PBB setelah mengeluarkan deklarasi universal hak asasi manusia (DUHAM) pada 1948. Pertemuan pertama digelar di Teheran, Iran, pada 1968.

Konferensi Wina membahas sejumlah isu penting terkait upaya pemajuan HAM. Sejumlah hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam memajukan HAM menjadi bahasan utama konferensi tersebut. Dalam konferensi ini para wakil berbagai negara anggota PBB juga menguji filosofi, konsep, mekanisme, serta sejumlah usulan pendekatan baru dalam pemajuan dan perlindungan HAM.

Sebuah dokumen Deklarasi dan Program Aksi Wina (Deklarasi Wina) dihasilkan dari konferensi tersebut. Dokumen ini dianggap penting bukan hanya karena komprehensif, tapi juga karena disepakati secara bulat oleh semua utusan negara yang hadir.

Konferensi dan kesepakatan yang dihasilkan di Wina telah mengubah penekanan upaya pemajuan HAM. Tiap-tiap negara dituntut untuk untuk membentuk institusi nasional HAM dan mengadopsi RANHAM.

Terkait RANHAM Deklarasi Wina memuat dua rekomendasi. Pertama, terdapat pada Bagian II, paragraf 71, merekomendasikan pada tiap negara menyusun RANHAM yang berisi rincian langkah-langkah yang dapat meningkatkan pemajuan dan perlindungan HAM.

Kedua, pada Paragraf 69 Deklarasi menyatakan bahwa “Konferensi Hak Asasi Manusia sangat merekomendasikan agar dibuat suatu program terpadu dalam PBB untuk menolong negara yang sedang dalam tugas membangun dan memperkuat struktur nasional yang berdampak langsung pada ketaatan terhadap hak asasi manusia dan pemeliharaan norma hukum secara keseluruhan.”

 

Mengikat atau Sukarela?

Tugas menyusun RANHAM bagi tiap negara hanya direkomendasikan oleh Deklarasi Wina. Karena statusnya hanya rekomendasi, maka tidak ada kewajiban bagi pemerintah suatu negara untuk menyusun RANHAM.

Tapi penyusunan RANHAM dianggap sangat penting. Karenanya, meski tidak mengikat rekomendasi tersebut sangat ditekankan untuk diadopsi semua negara pihak. Terlebih rekomendasi penyusunan RANHAM disepakati secara bulat oleh semua negara yang terlibat dalam konferensi.

Status hukum RANHAM dalam rumpun hukum HAM internasional ini bagaimanapun masih diperdebatkan.  Banyak pakar HAM berpendapat sebaliknya, tiap negara diwajibkan untuk menyusun RANHAM.

Salah satunya Azadeh Chalabi. Kewajiban negara untuk meyusun RANHAM menurut Chalabi dapat ditelusuri dalam sembilan instrumen pokok HAM (2018: 65-89).

Konven Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights/ICESCR), misalnya, menurut Chalabi jelas-jelas mewajibkan setiap negara pihak untuk membuat rencana aksi yang rinci untuk memenuhi hak atas pendidikan warganya (Pasal 14).

Tidak hanya itu, dalam ICESCR negara lanjut Chalabi juga wajib menyusun rencana aksi antara lain untuk mempersempit kesenjangan standar hidup warganya, meningkatkan inklusi sosial, dan mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan.

Kewajiban negara menyusun RANHAM juga ditekankan oleh Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR). Pandangan umum bahwa pemenuhan negara terhadap hak sipil dan politik adalah dengan sama sekali tidak mencampuri urusan warganya tidak tepat.

Pemenuhan hak sipil dan politik memerlukan peran aktif negara. Untuk menjamin hak warga atas keamanan fisik misalnya, negara tidak cukup hanya dengan tidak menggangu keamanan warga. Negara juga perlu mengambil sejumlah langkah, seperti membuat regulasi, menjaga agar orang tidak diserang oleh orang lain, dan menyediakan pengamanan bagi orang yang tidak dapat menyediakannya sendiri (73).

RANHAM untuk Apa?

RANHAM penting dibuat dengan beberapa alasan:

  • Untuk melihat kebutuhan hak asasi manusia suatu negara
  • Meningkatkan kesadaran baik pemerintah maupun masyarakat umum tentang pentingnya HAM
  • Untuk menciptakan lingkungan yang kooperatif dalam masyarakat yang beragam
  • Untuk memandu program dan kegiatan yang realistis
  • Untuk mencapai sasaran secara terukur
  • Untuk membangun keselarasan dengan berbagai program nasional, terutama dalam bidang pembangunan dan pendidikan
  • Mendorong negara untuk mewujudkan dalam kenyataan komitmennya terhadap norma HAM

 

Apa yang diharapkan dari RANHAM?

RANHAM diharapkan dapat menjadi jembatan untuk mewujudkan norma-norma HAM ke dalam praktik sehari-hari suatu negara. Indikasi harapan ini terwujud dapat dilihat dalam perbaikan dan peningkatan beberapa aspek dalam penyelenggaraan negara dan hidup masyarakatnya, antara lain:

  • Pemerintah semakin taat terhadap norma-norma HAM internasional
  • Didopsinya standar hak asasi manusia ke dalam hukum nasional
  • Meningkatnya independensi peradilan dan menguatnya kedaulatan hukum
  • Meningkatnya perlindungan terhadap individu-individu
  • Terwujudnya budaya hak asasi manusia
  • Menguatnya lembaga-lembaga yang memajukan dan melindungi HAM
  • Tersedianya program sosial yang efektif meningkatkan kualitas hidup, terutama kelompok rentan
  • Meningkatnya harmoni dalam kehidupan bersama dan berkurangnya konflik sosial

 

Faktor Apa Saja yang membuat RANHAM Berhasil?

Banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan RANHAM, antara lain:

  • Dukungan politik
  • Perencanaan yang partisipatif dan tranparan
  • Penyusun RANHAM memiliki pemahaman yang baik tentang hak asasi manusia
  • Adanya rencana prioritas dan berorientasi aksi
  • Tersedianya kriteria keberhasilan yang jelas
  • Adanya mekanisme yang kuat untuk memantau dan mengevaluasi
  • Alokasi sumber daya yang memadai

 

RANHAM di Indonesia?

RANHAM di Indonesia telah dibuat sejak 1998 dan diperbarui setiap lima tahun sekali. Jika mengikuti periodisasi lima tahunan tersebut, maka Indonesia hari ini mestinya sudah memiliki RANHAM generasi kelima.

1998-2003

RANHAM generasi pertama (1998-2003) ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Kepres) No. 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia. Kepres ini kemudian diperbaharui melalui Kepres No. 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Kepres No. 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia.

Dalam RANHAM generasi pertama ditegaskan bahwa nilai-nilai HAM bagi Indonesia bukan sesuatu yang asing. Dikatakan, Indonesia berkomitmen untuk memajukan dan melindungi HAM. Komitmen tersebut, demikian ditegaskan dalam Angka 1 lampiran Kepres No. 129 tahun 1998, bersumber pada Pancasila dan nilai-nilai yang terdapat dalam adat istiadat dan agama yang hidup di Indonesia.

Pelaksanaan RANHAM generasi pertama baru di tingkat nasional dengan dibentuknya Panitia Nasional. Adapun fokus dari RANHAM generasi pertama meliputi empat pilar, yakni (1) persiapan pengesahan sejumlah instrumen HAM internasional; (2) diseminasi dan pendidikan HAM; (3) pelaksanaan HAM yang ditetapkan sebagai prioritas; dan (4) pelaksanaan isi atau ketentuan-ketentuan berbagai instrumen HAM yang telah disahkan.

2004-2009

Generasi kedua RANHAM dimulai pada 11 Mei 2004 melalui Keputusan Presiden No. 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia tahun 2004-2009. RANHAM generasi kedua ditetapkan oleh Presiden RI Kelima Megawati Soekarnoputri.

Kepres No. 40 Tahun 2004 menetapkan pembentukan panitia daerah (provinsi dan kabupaten/kota) di samping panitia nasional. Dikatakan, pelaksana RANHAM Provinsi bertanggung jawab kepada gubernur dan Panitia Nasional. Sementara Panitia Pelaksana RANHAM Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada bupati/walikota dan Panitia Pelaksana provinsi.

RANHAM generasi kedua berhasil membentuk 456 panitia RANHAM di seluruh Indonesia. Secara umum, capaian utama dari generasi kedua adalah semakin meluasnya isu dan wacana HAM di Indonesia.

2011-2014

RANHAM genarasi ketiga disahkan pada pada 11 April 2011 melalui Perpres No. 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia Tahun 2011-2014. Pengesahan RANHAM ini terlambat dari jadwal yang ditetapkan. Mestinya, RANHAM generasi lahir pada 2010 karena RANHAM sebelumnya berakhir di tahun 2009.

Isi RANHAM generasi ketiga menunjukkan beberapa kemajuan dibanding generasi sebelumnya. Hal ini tampak misalnya pada adanya penugasan yang lebih jelas kepada kementerian/lembaga, gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab pelaksanaan RANHAM, sesuai tugas pokok dan fungsi masing masing.

Penugasan yang tegas dan jelas dalam RANHAM generasi ketiga ini merupakan sebuah kemajuan dalam pelaksanaan RANHAM, tidak hanya diperiode ini tapi juga periode selanjutnya.

2015-2019

RANHAM generasi keempat ditetapkan melalui Perpres No. 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 pada 22 Juni 2015.

Ranham gelombang keempat menitikberatkan pada mekanisme sekretariat bersama (joint secretariat) yang dipimpin oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.

Sekretariat bersama terdiri dari (1) kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; (2) kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; (3) kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri; dan (4) kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

RANHAM generasi keempat menetapkan sasaran umum meningkatkan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM bagi seluruh masyarakat.

Sementara sasaran khusus RANHAM generasi keempat meliputi (1) meningkatnya pemahaman HAM aparatur negara dan masyarakat; (2) terlaksananya instrumen HAM dalam kebijakan pemerintah; (3) meningkatnya partisipasi Indonesia dalam forum kerja sama penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM; (4) meningkatnya penanganan pelanggaran HAM; dan (5) meningkatnya aksesibilitas penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya untuk berpartisipasi di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Periode RANHAM generasi keempat berakhir pada 2020. Mestinya saat ini, 2021, pemerintah sudah mengesahkan dan menggunakan RANHAM generasi kelima. Tapi hingga saat ini tanda-tanda pengesahan RANHAM generasi kelima belum juga tampak; keadaan yang sangat disayangkan mengingat dokumen ini menjadi acuan untuk peningkatan dan pemajuan HAM.

 

RANHAM sudah efektif?

Pengesahan dan pemberlakukan RANHAM di Indonesia sudah berjalan lebih dari dua dekade. Dalam masa yang cukup panjang tersebut sejumlah kemajuan tercapai, antara lain RANHAM telah medorong pemerintah meratifikasi instrumen HAM internasional. Delapan dari sembilan instrumen pokok HAM internasional telah dirafitikasi Indonesia.

Namun, pelaksanaan belum bisa dikatakan efektif. Pemajuan dan perlindungan HAM belum terlakasana sebagaimana diharapkan. Hal ini dipengaruhi sejumlah faktor:

  • Tingkat pemahaman yang rendah dari aparatur negara, baik di pusat maupun daerah. Kurangnya pemahaman tersebut tidak saja berimplikasi pada pelaksanaan RANHAM yang seremonial tapi juga pada isi dari RANHAM itu sendiri. Banyak isu HAM fundamental yang terabaikan dalam RANHAM, antara lain: 1) penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dan akses pemulihan menyeluruh bagi korban; 2) pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat hukum adat dan masyarakat adat pesisir; 3) perlindungan terhadap hak kelompok ragam seksual dan gender
  • Koordinasi antarkementerian dan lembaga yang lemah. Banyak persoalan HAM hanya bisa diatasi dengan cara koordinasi dan kerja sama antarlemabaga. Koordinasi yang lemah membuat aksi HAM tidak terlaksana
  • Terbatasnya alokasi anggaran. Alokasi anggaran yang terbatas berakibat pada banyaknya program RANHAM yang tidak terlaksana
  • Komitmen politik pemerintah yang kurang. Hal ini terlihat dari lambatnya pemerintah mengesahkan RANHAM generasi kelima (2020-2024). Hingga saat ini, Februari 2021, RANHAM generasi kelima belum disahkan

 

Sumber:

Chalabi, Azadeh. 2018. National Human Rights Action Planning. Oxford: Oxford University Press.

El Muhtaj, Majda. 2018. “Dua Dekade Ranham Indonesia; Implementasi Komitmen HAM Pemerintah,” dalam Al Khanif dan Manunggal K. Wardaya (ed.). Hak Asasi Manusia; Politik, Hukum dan Agama di Indonesia. Yogyakarta: LKiS, hal. 71–100.

Human Rights Division Ministry of Foreign Affairs The Netherlands dan Czech Presidency of the European Union. 2009. Manual for Embassies of EU Member States: Strengthening the National Human Rights Protection System.

Macchi, Chiara dan Bright, Claire. 2019. “Hardening Soft Law: The Implementation of Human Rights Due Diligence Requirements in Domestic Legislation”. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3524488 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3524488

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. 2002. Handbook of National Human Rights Plan of Action. New York & Genewa: United Nations.

Steven LB Jensen, Stéphanie Lagoutte & Sébastien Lorion (2019) The Domestic Institutionalisation of Human Rights: An Introduction, Nordic Journal of Human Rights, 37:3, 165-176.