Jalan Panjang Ranham

Pada 2020, Indonesia akan memiliki Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) generasi kelima sejak kebijakan ini diperkenalkan pada 1998. Selama hampir seperempat abad, apa yang sudah disumbangkan Ranham dalam pembangunan hak asasi manusia (HAM) di negeri ini?

Selama empat generasi, Ranham adalah episode kecil dalam politik kebijakan di Indonesia. Namun Indonesia merupakan salah satu negara pertama yang mengesahkan Ranham di antara Australia, Afrika Selatan, Bolivia, dan Brasil setelah penetapan Deklarasi dan Program Aksi Wina 1993. Deklarasi ini menjadi lompatan penting dalam hal pengintegrasian kebijakan pembangunan berbasis hak yang diinstrumentalisasi melalui Ranham. Semestinya, Ranham menjadi representasi agenda-agenda utama pembangunan meskipun pada kenyataannya masih kurang diperhitungkan dalam perdebatan ihwal peta jalan kebijakan HAM di Indonesia. Tidak hanya terpinggirkan dari panggung diskursus gerakan HAM, tapi Ranham juga tak memperoleh dukungan politik yang dibutuhkannya untuk beroperasi secara efektif dan esensial.

Apa yang membuat Ranham tetap ada sampai hari ini? Ranham menyediakan platform atas kebutuhan untuk menerapkan berbagai prinsip HAM ke dalam kebijakan pembangunan. Konsep rencana aksi diperkenalkan pertama kali dalam Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada 1966 dalam konteks pemenuhan hak atas pendidikan. Namun mandat pembentukan rencana aksi tersebar dalam berbagai istilah di semua konvensi HAM internasional seperti Kovenan Hak Sipil dan Politik, Konvensi Anti-Penyiksaan, dan Konvensi Perlindungan Anak (Chalabi, 2014; 2015; 2018). Indonesia telah meratifikasi delapan dari sembilan konvensi HAM utama yang mewajibkan negara mengambil tindakan konkret untuk mengimplementasikan semua ketentuan dalam konvensi.

Perencanaan HAM harus menjelaskan keterhubungan di antara empat subsistem masyarakat, yakni pemerintahan, ekonomi, budaya, dan komunitas/masyarakat sipil yang dapat mengeksplorasi persoalan-persoalan pembangunan dalam kerangka pendekatan berbasis hak (Chalabi, 2018). Sejauh ini, Ranham adalah format paling mudah dijangkau oleh pengambil kebijakan meskipun harus berhadapan dengan berbagai keterbatasan teknis dan metodologis.

Perdebatan soal universalisme dan partikularisme telah menimbulkan pertanyaan tentang adanya kemungkinan untuk mentransformasi prinsip-prinsip hak yang abstrak ke dalam langkah-langkah yang lebih praktis. Penyusunan Ranham mengalami sejumlah tantangan tatkala menghadapi medan keberagaman persoalan sosial-politik, kulrural, dan ekonomi masyarakat. Ranham dituntut untuk tetap memiliki daya analitis di tengah keberagaman persoalan hak asasi yang terentang dari barat ke timur Indonesia. Perangkap generalisasi telah lama menyebabkan berbagai agenda pembangunan mengalami kegagalan dan justru melahirkan pelanggaran-pelanggaran hak yang baru.

Pelokalan HAM membantu penyusunan Ranham menggunakan pengetahuan lokal sebagai sumber penerjemahan norma dan kebijakan HAM. Pendekatan ini melibatkan proses vernakularisasi nilai, norma hukum, dan prinsip-prinsip universal ke dalam kerangka pemenuhan keadilan lokal (Aguilar, 2008). HAM menjadi bahasa yang dipahami oleh pengemban kewajiban dan pemegang hak.

Namun, sebagaimana diungkapkan Chalabi (2013; 2014; 2018), pengembangan Ranham di Indonesia selama ini tidak efektif karena terkungkung orientasi ideologis politis yang membuatnya menjadi sangat selektif dan eksklusif terhadap sejumlah pemenuhan hak-hak tertentu. Sejumlah isu penting seperti akses kesehatan dan reproduksi seksual minoritas, pemenuhan kebebasan fundamental bagi minoritas agama dan kelompok penghayat, serta isu-isu multikulturalisme dan pluralisme, tidak terakomodasi secara tepat dalam program-program aksi HAM.

Ranham tidak mampu mengeliminasi sikap fundamentalisme dan kekerasan yang merongrong kebebasan sipil warga negara. Survei dari Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) mengungkapkan, kendati kultur HAM warga negara secara umum membaik, sensibilitas masyarakat terhadap isu-isu HAM tertentu masih memperlihatkan level pemahaman yang terfragmentasi. Artinya, aspek pemberdayaan dan pendidikan HAM masyarakat tidak berjalan efektif selama empat generasi implementasi Ranham.

Ranham generasi kelima akan menandai periode akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025. Hingga saat itu Ranham berada di posisi yang menentukan keberlanjutannya. Apakah dia masih akan menjadi kebijakan yang efektif untuk mendukung periode pembangunan jangka panjang selanjutnya atau justru tak lebih dari sekadar agenda yang menghabis-habiskan anggaran negara?

 

Penulis adalah peneliti Hak Asasi Manusia ELSAM

Sumber: koran.tempo.co