Tahun Depan, Pemerintah Fokus Selesaikan Isu Hak Perempuan hingga Masyarakat Adat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah berharap bisa memulai program Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (Ranham) periode kelima pada 2021 yang fokus pada penyelesaian isu-isu HAM terkait hak-hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat hukum adat.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan terkait pelaksanaannya Sekretariat Bersama Ranham sudah menyelesaikan penyusunan Rancangan Perpres tentang Ranham periode kelima berikut dengan rencana aksinya.

Sekretariat Bersama Ranham tersebut, kata Yasonna, terdiri dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri.

“Diharapkan tahun 2021 kita sudah mulai dengan program Ranham baru periode kelima yang fokus pada penyelesaian isu-isu HAM kelompok rentan meliputi hak-hak perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat hukum adat,” kata Yasonna dalam Peringatan Hari HAM Sedunia yang digelar Komnas HAM secara virtual pada Kamis (10/12/2020). Yasonna menjelaskan sejak 1998 hingga 2020 Ranham terus dilaksanakan secara konsisten oleh Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, kata Yasonna, sejumlah kementerian lembaga, seluruh pemerintah daerah provinsi, kabupaten kota sejauh ini telah menjalankan aksi-aksi HAM yang ditetapkan dalam Ranham periode keempat.

Capaian pelaksanaan aksi HAM oleh kementerian dan lembaga tersebut kata Yasonna ditunjukkan dalam laporan bulan kedelapan di akhir Ranham generasi atau periode keempat yang telah mencapai 92,86 persen dan pemerintah daerah mencapai 85,88 persen.

Angka atau persentase tersebut, kata Yasonna, bukan hanya menunjukan keikutsertaan kementerian lembaga dan pemda, dan asal melapor saja, melainkan juga menjadi ukuran utama dalam presentasi pemenuhan target dari rencana aksi yang ditetapkan dalam Ranham.

“Kami optimistis pada akhir tahun 2020 ini yakni pada pelaporan bulan kedua belas baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mampu melaporkan capaian pelaksanaan aksi HAM mencapai 100 persen,” kata Yasonna.

 

Sumber: tribunnews.com