RANHAM Diharapkan Jadi Acuan Pemenuhan Hak Asasi Kelompok Rentan

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej berharap Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah (pemda), dari tingkat provinsi hingga kabupaten kota.

Edward mengatakan, penilaian RANHAM tidak hanya pada aspek administrasi, tetapi juga substansi pencapaian aksi. “Sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat dari implementasi RANHAM,” ujar Edward,¬†dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (4/8/2021).

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang RANHAM diterbitkan Presiden Joko Widodo pada 8 Juni 2021.

Program RANHAM telah dilaksanakan pemerintah sejak diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998.

Keputusan tersebut tercatat sebagai RANHAM generasi I, hingga saat ini telah memasuki generasi V.

Dalam setiap periode, RANHAM memuat fokus sasaran yang dinamis sesuai dengan isu HAM yang diprioritaskan, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah

Pada RANHAM generasi V, pemerintah akan fokus pada perlindungan, penghormatan, dan pemajuan HAM terhadap kelompok rentan yang meliputi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat.

Edward menuturkan, penyusunan RANHAM generasi V telah melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari unsur pemerintah, Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, masyarakat sipil, dan akademisi.

“Secara subtantif, Aksi HAM dirumuskan berdasarkan baseline dan rujukan situasi terkini kelompok rentan yang perlu direspon pemerintah,” tutur dia.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, RANHAM telah menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan kewajiban terhadap HAM.

Tito menekankan, RANHAM merupakan acuan bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam melaksanakan aksi HAM.

“Bentuk kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh level pemerintahan eksekutif,” kata Tito.

Menurut Tito, pelaksanaan RANHAM telah memberikan capaian positif dalam pemajuan HAM di daerah, antara lain meningkatnya pemahaman HAM di kalangan aparat pemda dan terlaksananya instrumen HAM dalam kebijakan.

“Oleh karena itu, saya mendorong para kepala daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk memenuhi target-target yang telah ditetapkan,” ujar Tito.

sumber kompas.com