Pengaturan Bisnis dan HAM dalam RANHAM Dinilai Masih Jauh dari Harapan

Dari 3 pilar Bisnis dan HAM sebagaimana mandat UNGPs hanya satu yang masuk dalam RANHAM yakni pilar pertama kewajiban negara untuk melindungi HAM. Masyarakat sipil menilai idealnya panduan Bisnis dan HAM sebagaimana mandat UNGPS dituangkan dalam bentuk RAN tersendiri khusus tentang Bisnis dan HAM.

Sudah 10 tahun lalu, Dewan HAM PBB menerbitkan United Nations Guideline Principle of Business and Human Rights (UNGPs). Tahun 2017, Komnas HAM dan Elsam menginisiasi dibentuknya Rencana Aksi Nasional (RAN) Bisnis dan HAM. Harapannya, pemerintah bisa melakukan hal yang sama sebagai upaya mengimplementasikan mandat UNGPs.

Direktur Kerja Sama HAM Kementerian Hukum dan HAM, Hajerati, mengatakan Bisnis dan HAM sudah terintegrasi menjadi bagian rencana aksi dalam RANHAM 2021-2025. RANHAM 2021-2025 diatur dalam Peraturan Presiden No.53 Tahun 2021 tentang RANHAM Tahun 2021-2025.

Ada 4 kelompok yang disasar yakni perempuan; anak; penyandang disabilitas; dan kelompok masyarakat adat. Hajerati mengatakan pada setiap kelompok itu ada isu bisnis dan HAM, misalnya perempuan, ada mandat untuk menjalankan aksi HAM berupa penyusunan peraturan oleh pelaku usaha untuk melindungi hak perempuan di bidang ketenagakerjaan.

Begitu juga dengan kelompok anak, ada rencana aksi HAM untuk bebas dari pekerja anak dan kelompok disabilitas ada aksi untuk mendorong rekrutmen dari kalangan penyandang disabilitas yang dilakukan lembaga pemerintah dan badan usaha. Untuk kelompok masyarakat adat, rencana aksi yang didorong diantaranya meningkatkan partisipasi dalam proses perizinan perusahaan yang berpotensi bersinggungan dengan hak masyarakat adat, misalnya pembukaan lahan baru.

Tapi integrasi Bisnis dan HAM dalam RANHAM dinilai belum cukup, dan pemerintah saat ini masih membahas Strategi Nasional Bisnis dan HAM. Hajerati mengatakan baik RANHAM dan Stranas akan saling melengkapi. “Isu Bisnis dan HAM itu kompleks karena harus melakukan pendekatan ke beberapa pihak termasuk kalangan bisnis atau perusahaan,” kata Hajerati dalam diskusi daring bertajuk “Integrasi Bisnis dan HAM dalam RANHAM: Bagaimana Kaitannya Dengan Strategi Nasional Bisnis dan HAM Indonesia?’, Kamis (15/7/2021).

Dosen Universitas Negeri Medan, Majda El Muhtaj, mengatakan nomenklatur Bisnis dan HAM tidak disebut secara tegas dalam RANHAM. Kelompok Kerja Bisnis dan HAM PBB membuat kategori negara yang melaksanakan RANHAM Bisnis dan HAM yakni ada negara yang punya program yang jelas tentang Bisnis dan HAM, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Ada juga negara yang mengintegrasikan Bisnis dan HAM dalam RANHAM seperti Thailand. Indonesia masuk kategori negara yang sedang melakukan penyusunan kebijakan Bisnis dan HAM.

Kelompok Kerja Bisnis dan HAM PBB juga memberikan penekanan ada unsur penting yang harus dipenuhi antara lain adanya penilaian di level nasional sebagai penilaian dasar untuk menangkap realitas bisnis dan HAM di Indonesia. Kemudian ada RANHAM yang bisa diadopsi sebagai RAN Bisnis dan HAM. Dia mengingatkan pengaturan Bisnis dan HAM perlu melibatkan banyak pihak karena UNGPS menekankan pentingnya kolaborasi terutama dari kalangan aktor bisnis dan masyarakat sipil.

“Bisa juga pemerintah menyusun peta jalan kemana arah Bisnis dan HAM di Indonesia 5 tahun ke depan,” usulnya.

Deputi Direktur Elsam, Andi Muttaqien, mengatakan ruang Bisnis dan HAM dalam RANHAM 2021-2025 sangat terbatas dan masih jauh dari harapan. Misalnya, dari 3 pilar Bisnis dan HAM sebagaimana mandat UNGPs hanya satu yang masuk dalam RANHAM yakni pilar pertama kewajiban negara untuk melindungi HAM, dimana pemerintah harus melindungi individu dari pelanggaran HAM oleh pihak ketiga termasuk bisnis.

Andi menilai saat ini masih relevan untuk mendorong penyusunan RAN Bisnis dan HAM. “Ada 2 pilar UNGPs yang belum tercakup dalam RANHAM 2021-2025 yaitu penghormatan dan pemulihan (remedi),” paparnya.

Andi mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah menyusun Stranas Bisnis dan HAM. Dia mengusulkan agar pembahasannya melibatkan partisipasi publik yang lebih luas. “Tapi memang idealnya Bisnis dan HAM diatur dalam RANHAM tersendiri,” imbuhnya.

Sumber: Hukum Online