Masa Depan RANHAM Masih Belum Jelas

ELSAM, Jakarta—Kebijakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di Indonesia telah dilaksanakan selama lebih dari dua dekade. Belum tersedianya tolok-ukur pelaksanaan kebijakan ini membuat pengaruhnya terhadap pemajuan HAM tidak bisa dilihat secara pasti.

Dalam webinar bertajuk “Memetakan Arah Kebijakan RANHAM di Indonesia” yang digelar ELSAM, Rabu (24/3/2021), pemerhati HAM dan pengajar di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Majda el Muhtaj mengatakan, ketiadaan standar penilaian RANHAM salah satunya dikarenakan tidak adanya anggaran.

“Berkaca dari RANHAM generasi keempat, pelaksanaan monev (monitoring dan evaluasi) RANHAM sulit dilakukan karena ketidaktersediaan anggaran. Ke depannya, perlu ada kriteria mengenai aksi HAM yang didukung dengan adanya mekanisme monev yang partisipatoris dengan melibatkan secara masif seluruh pemangku kepentingan yang ada,” kata Majda.

Seperti diketahui, Kebijakan RANHAM dimandatkan di dalam Vienna Declaration and Program of Action 1993. Tujuan dari mandat tesebut adalah untuk menerjemahkan prinsip-prinsip HAM ke dalam kebijakan domestik suatu negara.

Dalam penilaian Majda, pelaksanaan RANHAM saat ini telah kehilangan orientasi. Hal ini terindikasi dari molornya pengesahan RANHAM generasi kelima (2020-2024).

Peneliti ELSAM Adzkar Ahsinin yang juga hadir dalam webinar menilai bahwa RANHAM perlu diletakkan sebagai bagian dari sistem perlindungan HAM yang efektif.

Sistem perlindungan HAM yang efektif itu sendiri, lanjut Adzkar, mencakup empat aspek, yaitu adanya institusi pelaksana HAM, kebijakan HAM atau RANHAM, hukum nasional, serta partisipasi masyarakat sipil atau pembela HAM.

Pelaksanaan RANHAM di banyak negara lanjut Adzkar masih didominasi oleh kepentingan ideologi politik para pengambil kebijakan.

“Pelaksanaan RANHAM di seluruh dunia, termasuk Indonesia sarat dengan muatan ideologi politik negara ketimbang secara substansial menyasar isu-isu yang memang penting di masyarakat,” tutur Adzkar.

Dalam webinar yang sama Direktur Kerja sama HAM Ditjen HAM Kementerian Hukum dan HAM Hajerati mengatakan, partisipasi daerah dalam pelaporan aksi HAM mengalami peningkatan. Namun, peningkatan tersebut menurutnya masih didominasi oleh daerah dari bagian Barat Indonesia. Sementara daerah bagian Timur lanjutnya masih banyak yang tidak melaporkan aksi HAM.

 

Miftah Fadhli

Catatan: Webinar lengkap dapat diikuti di kanal Youtube Perkumpulan ELSAM