Kawal Implementasi RANHAM di Pusat dan Daerah

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) telah memasuki generasi V.  Dokumen resmi yang memuat rencana Pemerintah dalam proses penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia kini menjadikan perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat sebagai empat kelompok yang mendapat perhatian khusus.  Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang RANHAM 2021-2025.

Fokus tersebut diharapkan merupakan langkah percepatan (debottlenecking) penyelesaian berbagai kasus HAM. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mengimplementasikan RANHAM guna terciptanya perbaikan dan peningkatan HAM sehingga dapat mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap keseriusan pemerintahnya.

Pada level ini, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mengawal keberlangsungan RANHAM di pusat dan daerah. ELSAM yang berdiri sejak 1993 merupakan salah satu lembaga peneliti kebijakan yangbertumbuh besar bersama RANHAM sejak generasi I (1998) hingga sekarang. ELSAM berupaya untuk mengarusutamakan hak asasi manusia dalam setiap proses penyusunan kebijakan.

ELSAM menilai masih banyak yang patut dibenahi dalam hal pemenuhan HAM. Misalnya untuk RANHAM generasi V belum dapat mengakomodir hak asasi kelompok masyarakat transgender maupun kelompok kunci dari pengidap AIDS. “Kelompok tersebut pernah melakukan audiensi, tapi Sekretariat Bersama (disebut juga Panitia Nasional) RANHAM menjawab untuk saat ini Indonesia belum bisa membuka diri pada isu untuk orientasi seksual berbeda,” kata peneliti ELSAM Vita Rachim Yudhani, , Kamis, 26 Juli 2021.

Perpres 53/2021 juga tidak memprioritaskan upaya penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu. Penyebabnya berpangkal pada penyusunan dokumen RANHAM yang dikerjakan sendiri oleh kementerian/lembaga. Peran masyarakat sipil, individu atau organisasi sangat minim. Kalaupun ada masukan dari masyarakat, setelah draft RANHAM selesai. Mestinya, pelibatan masyarakat berlangsung sejak awal penyusunan. ”Karena bentuk kelembagaan seperti itu, teman-teman masyarakat sipil menurun kepercayaannya dengan RANHAM ini,” ujarnya.

Implementasi RANHAM juga belum dijalankan oleh pemerintah daerah. Peneliti ELSAM Miftah Fadhlimengatakan sejumlah pemda belum mengerti tentang RANHAM. Ada pula yang sudah mengetahui namun tidak menjadikannya sebagai rencana prioritas.

“Ada lagi yang tidak memiliki kesepahaman untuk menerjemahkan strategi-strategi yang sudah dibuat pemerintah pusat. Alasan mereka karena tidak ada dana dan sebagainya,” katanya.

Guna mengurai sengkarut RANHAM dan membenahinya, ELSAM menjalankan sejumlah langkah. “Di tingkat pemerintah pusat, kami melakukan pendampingan dalam kurun tiga tahun terakhir, terutama di sektor penguatan kelembagaan Sekretariat Bersama. Kami juga mencoba menguatkan kapasitas kelembagaan, pemahaman HAM di antara lembaga-lembaga, serta mendorong agar fokus menjadi lebih tepat sehingga dapat berkontributsi di tingkat nasional dan daerah,” ujar Fadhli.

ELSAM mendorong Kementerian Dalam Negeri melaksanakan kontrol di level daerah. ELSAM terlibat dalam penyusunan dokumen di Direktorat Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM untuk pengimplementasian RANHAM di daerah dan pelatihan kepada pemda.

“Tahun ini kita merencanakan beberapa pelatihan dengan pemerintah daerah, khususnya Indonesia Timur, karena berdasarkan pembicaraan ELSAM denganDirjen HAM, ditemukan kualitas pelaporan sangat lemah. Mungkin akan ada pelatihan satu atau dua hari tentang operasionalisasi RANHAM,” katanya.

ELSAM juga berupaya memperkuat jejaring dengan organisasi masyarakat sipil atau Civil Society Organization (CSO) agar pelibatan mereka oleh pemerintah lebih solid. Sebagai produsen pengetahuan, CSO memahami isu-isu HAM yang sedang mengemuka dan patut diselesaikan.

“Kami berusaha menyatukan CSO-CSO itu ke dalam koalisi. ELSAM ini kan membangun hubungan dengan Dirjen HAM. Jadi kami perkenalkan CSO agar menjadi hub bagi sumber data dan analisis,” kata Vita.

Kendati RANHAM menghadapi berbagai tantangan, Direktur Eksekutif ELSAM, Wahyudi Djafar mengapresiasi upaya pemerintah menyelesaikan berbagai permasalahan HAM. “Menurut kami ini adalah milestone sehingga pemerintah juga bisa berpihak pada empat kelompok rentan. Dan apa yang sudah dilakukan Bappenas akhirnya bisa diafirmasi oleh aksi bersama RANHAM. Mereka sadar permasalahan terkait HAM itu sangat luas,jadi mereka mengupayakan untuk menyelesaikannya secara terfokussedikit demi sedikit,” ujarnya.

Upaya ELSAM dalam menjembatani berbagai aktor penting untuk berkolaborasi merupakan salah satu langkah strategis guna memperkuat kualitas ekosistem pengetahuan dan inovasi di Indonesia. Kolaborasi lintas sektor antara produsen pengetahuan dengan pembuat kebijakan diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang tepat dan berkeadilan. (*)