Indonesia Menuju Ratifikasi Konvensi Penghilangan Orang Secara Paksa

Jakarta: Indonesia akan melanjutkan komitmen untuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di 2021. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri 2021.

 “Indonesia akan melanjutkan komitmen untuk pemajuan dan perlindungan HAM antara lain melalui penyampaian Universal Periodic Review (UPR) untuk keempat kalinya,” tutur Retno, Rabu, 6 Januari 2021.

 Selain itu, Indonesia juga tengah dalam proses menuju ratifikasi Konvensi Penghilangan Orang Secara Paksa (CPED) dan menyelenggarakan ASEAN Human Rights Dialogue.

Indonesia juga, kata Retno, akan melaksanakan RANHAM generasi ke-5 dengan fokus percepatan pemajuan dan penghormatan HAM terhadap perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat adat.

 Di 2021 ini, Indonesia juga akan mempersiapkan pencalonan kembali sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026.

“Indonesia juga akan terus berperan aktif dalam isu kemanusiaan dengan mempersiapkan ketuanrumahan Indonesia pada Global Platform for Disaster Risk Reduction tahun 2022,” ungkap Retno.

RI juga akan menyelenggarakan pertemuan kedua Regional Conference on Humanitarian Assistance dan Regional Conference on Business and Human Rights.

 RI tak hanya berkomitmen melindungi HAM warga Indonesia, namun juga warga dunia. Hal ini dituang dalam komitmen untuk mendorong repatriasi pengungsi Rohingya secara aman, sukarela, dan bermartabat.

 “Indonesia juga akan terus berusaha agar terdapat kemajuan dalam penyelesaian isu Rakhine State,” imbuh Retno.

 RI juga akan terus memberikan dukungan terhadap bangsa Palestina untuk meraih kemerdekaannya. Kemerdekaan setiap bangsa tertuang dalam UUD 1945 yang menjadi konstitusi Indonesia.

Sumber: medcom.id