Capaian Rencana Aksi Nasional HAM Kementerian/Lembaga 92,86%

Jakarta: Pencapaian Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) periode ke-4 di kementerian/lembaga mencapai 92,86 persen. Pencapaian itu menunjukkan keikutsertaan dan kepedulian kementerian/lembaga dalam pemenuhan HAM di Indonesia.

 Sementara itu, pencapaian pemerintah daerah mencapai 85,88 persen. Program periode ke-4 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah diyakini dapat rampung sebelum 2020 berakhir.

“Kami optimistis pada akhir 2020, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, mampu melaporkan capaian pelaksanaan aksi HAM 100 persen,” ujar Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam perayaan Hari HAM Internasional 2020 secara virtual, Kamis, 10 Desember 2020.

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bersama sejumlah kementerian terkait selesai merancang peraturan presiden (perpres) RANHAM periode ke-5 beserta rencana aksinya. Program yang disusun bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) tersebut dapat dijalankan awal 2021.

 Yasonna mengatakan program RANHAM periode berikutnya fokus menyelesaikan isu-isu HAM kelompok rentan. Rencana aksi yang disusun meliputi hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.

Kemenkumham telah menilai program pemenuhan hak masyarakat yang dijalankan pemerintah daerah. Sebanyak 258 dari 439 kabupaten/kota di Indonesia mendapat predikat kabupaten/kota peduli HAM.

 “Secara langsung maupun tidak langsung, lebih berhasil mengenalkan nilai-nilai standar-standar pemenuhan HAM kepada masyarakat dan aparatur pemerintah daerah,” ujar Yasonna.

 Kemenkumham juga menilai pelayanan publik berbasis HAM di lembaga permasyarakatan (lapas), rumah tahanan (rutan), rumah penyimpanan benda sitaan negara (rupbasan), dan balai harta peninggalan (BHP) di Kemenkumham. Sebanyak 264 dari 800 unit pelayanan berpredikat sangat baik dalam pelayanan publik berbasis HAM.

 “Ruang lingkup pelayanan publik berbasis HAM ini akan lebih ditingkatkan. Bukan hanya di tingkat pelayanan Kemenkumham saja, tapi juga pemerintah daerah,” kata Yasonna.

 

Sumber: medcom.id